KALIBANDUNG. JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi membantah kabar yang menyebutkan bahwa pengurus Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan menerima gaji sebesar Rp8 juta per bulan. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan terkait besaran gaji pengurus koperasi tersebut.

“Belum, belum ada,” ujar Budi Arie mengutip dari ANTARA (26/5).

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa untuk menjadi pengurus Kopdes Merah Putih, terdapat sejumlah persyaratan ketat. Salah satunya adalah kelulusan dari pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Artinya, calon pengurus tidak boleh memiliki riwayat keuangan yang buruk atau bermasalah.

Budi menegaskan bahwa seluruh pengurus Kopdes Merah Putih diharapkan bersih dari masalah keuangan dan memiliki rekam jejak yang baik. Selain itu, ia mengatakan tidak boleh ada hubungan keluarga antara pengurus koperasi dengan perangkat desa.

Terkait keanggotaan koperasi, Budi Arie mengingatkan bahwa masyarakat desa tidak diwajibkan untuk bergabung. Koperasi bersifat sukarela, mandiri, dan berdasarkan prinsip gotong royong.

Senada dengan pernyataan tersebut, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa posisi pengurus Kopdes Merah Putih hingga kini belum dibuka. Menurutnya, lembaga koperasi tersebut masih dalam tahap pembentukan sehingga pembahasan soal gaji pengurus pun belum dilakukan.

“Jadi wajar kalau belum ada ketetapan soal gaji. Struktur organisasinya saja masih dalam proses,” ujar Ferry mengutip dari ANTARA.

Dengan demikian, isu mengenai besaran gaji pengurus yang sempat beredar luas di masyarakat dinyatakan tidak benar. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membangun koperasi desa yang bersih, transparan, dan profesional dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.