Kalibandung - Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) bakal melakukan aksi damai pada Senin, (8/11/25) di Istana Negara. Hal ini disampaikan usai DPP Apdesi rapat melalui Zoom Meeting yang digelar pada Sabtu, 29 November 2025 lalu. Aksi ini merupakan bentuk penolakan Pemerintah Desa setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meneken PMK Nomor 81 Tahun 2025 tentang pencairan dana desa yang menuai banyak kontroversi.

Ketua Umum DPP Apdesi, Surta Wijaya membenarkan bahwa Apdesi tengah mempersipakan aksi damai yang bakal digelar pada minggu depan di Istana Negara. Ia menyebut pencairan Dana Desa Tahap II tidak boleh ada penundaan.

“Benar, kami akan menggelar aksi damai pada 8 Desember. Ini murni suara kepala desa seluruh Indonesia, bukan membawa bendera organisasi mana pun. Bagi Kami, pencairan Dana Desa Tahap II tahun 2025 adalah harga mati,” ucap Surta Wijaya melalu pesan WA dikutip dari krandegan.id, (1/12/2025).

Diantara alasan mengapa Apdesi menolak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2025 karena menyebabkan terhentinya penyaluran Dana Desa Tahap II serta mengalihkan sebagian besar anggaran desa ke program-program yang bukan menjadi kewenangan pemerintah desa.

Kebijakan tersebut dianggap menghambat berbagai kebutuhan penting, mulai dari pembangunan desa, pelayanan kepada masyarakat, hingga pembayaran honor untuk kegiatan dasar di tingkat desa.