Kalibandung - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Mendes Ahmad Riza Patria, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani, serta Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad memberikan penjelasan terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025.

Mendes Yandri menyatakan bahwa pemerintah pusat telah berkomunikasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri secara aktif terkait kebijakan desa dan implementasinya.

"Setelah berdiskusi panjang untuk kepentingan nasional dan masyarakat desa, kami menyepakati tindak lanjut yang dapat dilakukan bersama melengkapi terbitnya PMK Nomor 81 Tahun 2025," ujarnya dikutip dari laman Kemendes.

Selain itu, Ia memberikan solusi mengenai tindak lanjut penggunaan Dana Desa Non Earmarked bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti memanfaatkan sisa dana yang telah ditentukan realisasinya, dana penyertaan modal desa yang masih belum tersalurkan, dan juga sisa-sisa anggaran tahun yang berjalan. Seandainya masih belum tercukupi, kekurangan tersebut akan dicatat dan akan dibayar pada TA 2026.

Selain itu, pemerintah akan mengeluarkan surat sebagai dasar bagi pemkab, pemkot, dan pemerintahan desa untuk menilai APBDes 2025, melakukan pergeseran anggaran, dan menindaklanjuti SILPA dari tahun sebelumnya. Perubahan APBDes 2026 juga akan diprioritaskan untuk menyelesaikan kewajiban yang belum terbayar.

"Kami optimis langkah-langkah tersebut dapat dijalankan sehingga potensi gagal bayar mendapatkan solusi terbaik," pungkas Yandri.