KALIBANDUNG - Menurut Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon pinjaman hingga Rp100 juta tidak membutuhkan agunan tambahan. Penegasan ini dibuat untuk memberikan keamanan kepada masyarakat dan memastikan bahwa penyaluran KUR berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pemerintah meminta masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penyaluran KUR. Penyimpangan ini dapat termasuk permintaan agunan tambahan, pungutan biaya atau biaya, atau praktik percaloan yang dapat merugikan calon debitur.

Menurut Riza Damanik, Deputi Bidang Kewirausahaan dan Juru Bicara Kementerian UMKM, masyarakat tidak perlu menggunakan jasa perantara atau membayar biaya apa pun untuk mendapatkan akses KUR. Semua proses pengajuan dapat dilakukan melalui lembaga penyalur sesuai prosedur yang berlaku, tanpa dikenakan pungutan di luar ketentuan resmi.

Berdasarkan ketentuan program KUR, pinjaman dengan plafon hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan. Namun, Riza menyatakan bahwa hingga saat ini, Kementerian UMKM masih menerima banyak permintaan masyarakat mengenai kemungkinan adanya permintaan agunan tambahan dari pemohon KUR skema mikro.

Selain itu, Kementerian UMKM terus menemukan laporan tentang permintaan biaya jasa atau biaya dalam proses pengurusan akses KUR. Praktik ini dianggap bertentangan dengan prinsip penyaluran KUR, yang bertujuan untuk memudahkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan program KUR untuk memastikan bahwa seluruh proses penyaluran berlangsung secara adil, akuntabel, dan tepat sasaran. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menggunakan nama pengurusan KUR untuk meminta persyaratan tambahan yang tidak sesuai aturan dan meminta kompensasi. Dengan pengawasan bersama, program KUR diharapkan dapat menjadi instrumen pembiayaan yang mudah diakses dan membantu pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) di berbagai wilayah.