Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dengan tegas menolak penerapan kebijakan barcode dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Menurutnya, aturan tersebut lebih banyak membawa mudarat dibanding manfaat dan justru menyulitkan masyarakat.

“Saya tegaskan saya tidak ingin ada barcode (untuk pembelian Pertalite), tidak ada barcode-barcode lagi di Kalbar. Jadi kalau isi minyak di SPBU, masuk saja, tidak ada faedahnya itu barcode-barcode,” ujar Krisantus mengutip dari Kalbar Online.com.

Krisantus berpendapat bahwa kebijakan ini tidak menguntungkan masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada kendaraan sebagai cara utama untuk melakukan perjalanan. Selain itu, ia mengecam mekanisme barcode, yang dianggapnya dapat mempermudah peredaran BBM yang diotorisasi. Menurutnya, pihak-pihak tertentu mendapatkan manfaat lebih dari rakyat kecil dari regulasi ini.

“Barcode hanya semata-mata untuk melindungi agar minyak oplosan itu cepat habis terjual,” tegasnya. Pernyataan tersebut menunjukkan kekhawatiran Krisantus bahwa sistem barcode dapat membuka celah bagi praktik mafia BBM yang merugikan masyarakat luas.

Pemerintah pusat menggunakan kebijakan barcode untuk membeli Pertalite sebagai bagian dari upayanya untuk menyalurkan BBM bersubsidi secara tepat sasaran. Namun, ada pro dan kontra terhadap kebijakan ini di beberapa tempat. Di wilayah Kalbar sendiri, Wakil Gubernur menganggap sistem ini dianggap menyulitkan akses masyarakat untuk mengisi BBM.

Krisantus tidak hanya mengkritik kebijakan barcode, tetapi juga menekankan kasus besar korupsi di Pertamina yang menyebabkan banyak pengoplosan BBM. Dia mempertanyakan mengapa seorang direktur yang menerima gaji yang tinggi masih tega melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.