KALIBANDUNG – Isu mengenai pembubaran BPJS Kesehatan dan penggantian layanan jaminan kesehatan melalui Klinik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi perhatian masyarakat. Kabar tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan program jaminan kesehatan yang selama ini dimanfaatkan oleh jutaan peserta di Indonesia.

Namun, informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan tersebut telah dibantah. Mengacu pada pemberitaan sejumlah media nasional, termasuk detik.com dan ANTARA, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih tetap diselenggarakan dan tidak dinyatakan akan dihapus.

BPJS Kesehatan sendiri merupakan badan hukum publik yang memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Adapun pelaksanaan program JKN juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Di sisi lain, pengembangan Klinik Koperasi Desa Merah Putih diarahkan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di tingkat desa. Kehadiran fasilitas tersebut tidak serta-merta berarti mengambil alih atau menggantikan fungsi BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan program JKN.

Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan antara pengembangan fasilitas kesehatan berbasis koperasi dan kebijakan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Keduanya merupakan hal berbeda dan tidak dapat langsung disimpulkan bahwa BPJS Kesehatan akan dibubarkan.

Masyarakat diimbau untuk tidak terburu-buru mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa memeriksa kebenarannya. Untuk memastikan status kepesertaan dan memperoleh informasi terbaru, masyarakat dapat mengakses kanal resmi BPJS Kesehatan.