KALIBANDUNG – Tujuan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, adalah untuk memberikan jaminan kesehatan menyeluruh kepada semua orang. Meskipun demikian, pembiayaan untuk seluruh jenis penyakit dan tindakan medis tidak dapat dijamin. Berdasarkan peraturan yang berlaku, beberapa layanan kesehatan tidak termasuk dalam cakupan manfaat BPJS Kesehatan.

Salah satunya adalah wabah atau kejadian luar biasa (KLB). Kondisi ini memiliki pendekatan khusus untuk menanganinya, yang biasanya ditangani langsung oleh pemerintah. Selain itu, prosedur medis yang berkaitan dengan estetika atau kecantikan, seperti operasi plastik untuk tujuan kosmetik, tidak termasuk dalam kategori layanan yang ditanggung.

Selain itu, perawatan perataan gigi, seperti penggunaan behel atau kawat gigi untuk tujuan estetika, tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Namun, cedera atau penyakit yang disebabkan oleh tindak pidana, termasuk penganiayaan dan kekerasan seksual, memiliki mekanisme penjaminan yang berbeda sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, layanan kesehatan tidak dijamin apabila seseorang menderita penyakit atau cedera karena menyakiti diri sendiri atau upaya bunuh diri; hal ini juga berlaku untuk penyakit yang disebabkan oleh konsumsi alkohol atau ketergantungan pada obat-obatan terlarang. Demikian juga dengan program memiliki keturunan atau pengobatan infertilitas, yang tidak termasuk dalam program jaminan kesehatan nasional.

BPJS Kesehatan tidak menanggung layanan medis karena kejadian yang sebenarnya dapat dicegah, seperti cedera yang disebabkan oleh tawuran, atau pelayanan kesehatan yang diterima di luar negeri. Selain itu, tindakan medis yang masih diuji atau eksperimen juga tidak dijamin karena belum terbukti efektif atau aman.

Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif melalui penilaian teknologi kesehatan juga belum masuk dalam cakupan jaminan. Begitu pula dengan alat kontrasepsi serta perbekalan kesehatan rumah tangga, yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Dalam hal layanan, BPJS Kesehatan tidak memberikan layanan yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti rujukan atas permintaan sendiri tanpa indikasi medis atau layanan di fasilitas kesehatan yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Selain itu, kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang dijamin oleh program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) menjadi tanggung jawab pemberi kerja atau program terkait. Hal yang sama berlaku untuk kecelakaan lalu lintas, yang hingga batas tertentu dijamin oleh program asuransi wajib sesuai dengan hak kelas rawat peserta.

Selain itu, BPJS Kesehatan tidak menanggung pelayanan kesehatan yang terkait dengan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri, serta pelayanan bakti sosial. Selain itu, BPJS Kesehatan tidak menanggung layanan yang dijamin oleh program lain, serta layanan yang tidak terkait langsung dengan manfaat jaminan kesehatan.