Menteri Keuangan Republik Indonesia secara resmi menetapkan PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Peraturan ini menjadi kompas baru bagi pemerintah desa di seluruh Indonesia dalam mengelola anggaran sebesar Rp60,57 triliun secara lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata.

Poin Penting dalam PMK No. 7 Tahun 2026

Aturan ini membawa beberapa perubahan signifikan, terutama dalam hal penguatan ekonomi lokal dan skema penyaluran:

• Pagu Anggaran & Skema Ganda: Total anggaran mencapai Rp60,57 triliun. Penyaluran dibagi menjadi dua pola: Dana Desa Reguler dan dana khusus untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

• Prioritas Penggunaan:

  • Ketahanan Pangan: Minimal 20% dari anggaran wajib dialokasikan untuk program pangan.

  • Ekonomi Desa: Dukungan besar bagi KDMP, khususnya untuk pembangunan fisik seperti gerai dan gudang.

  • Perlindungan Sosial: BLT Desa tetap ada untuk penanganan kemiskinan ekstrem dengan batas maksimal 15%.

  • Kesehatan: Fokus pada layanan dasar dan pencegahan stunting.

• Kriteria Alokasi: Pembagian dana didasarkan pada empat komponen: Alokasi Dasar (65%), Alokasi Formula (30%), Alokasi Kinerja (4%), dan Alokasi Afirmasi (1%).

Mengapa Aturan Ini Penting?

PMK ini bukan sekadar pembaruan administratif. Tujuannya adalah memastikan desa menjadi episentrum pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan adanya skema insentif bagi desa yang berkinerja baik dalam mengelola Koperasi Desa, pemerintah mendorong kemandirian ekonomi dari level akar rumput.

Selengkapnya baca salinan dokumen di bawah ini...