KALIBANDUNG. Kubu Raya - Untuk mendukung pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berencana membuka rekrutmen besar-besaran bagi lulusan perguruan tinggi. Pemerintah akan menyiapkan sekitar 30 ribu sarjana melalui Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang nantinya akan ditempatkan sebagai tenaga manajer untuk puluhan ribu koperasi desa di seluruh Indonesia.

Menurut Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, lulusan sarjana dan magister dari berbagai disiplin ilmu dapat mengambil bagian dalam program ini. Ia menyatakan bahwa setiap calon peserta yang memenuhi syarat dan telah bergelar sarjana dapat mendaftar.

Para peserta yang dipilih akan menjalani pelatihan sebelum dipekerjakan sebagai manajer di Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di seluruh wilayah. Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan tata kelola koperasi.

Sebagaimana diumumkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, lulusan SPPI akan menjadi tenaga pengawak bagi sekitar 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih yang digadang-gadang akan beroperasi pada Agustus 2026.

Ia menambahkan bahwa proses perekrutan serta pelatihan peserta akan dilaksanakan dengan dukungan sejumlah institusi negara, di antaranya Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain Kemenhan sebagai penyelenggara utama.

Di sisi lain, rencana penempatan manajer dari program SPPI memunculkan kekhawatiran terkait peran pengurus koperasi yang telah lebih dulu menjalankan organisasi di tingkat desa. Banyak koperasi selama ini dikelola oleh masyarakat setempat yang dipilih melalui mekanisme rapat anggota.

Situasi ini membuat sebagian kalangan berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan mengenai skema pengelolaan koperasi ke depan. Penegasan peran masing-masing pihak dinilai penting agar program penguatan koperasi desa tidak justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan di lapangan.

Adapun proses pendaftaran direncanakan akan dimulai pada Juni 2026. Saat ini, pemerintah masih bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk melengkapi prosedur untuk menerapkan program tersebut.