KALIBANDUNG. Jakarta - Pemerintah kembali melakukan penyesuaian besar terhadap skema pembiayaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Regulasi tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, pada 16 Maret 2026 dan mulai berlaku efektif sejak 1 April 2026.

Aturan terbaru ini menjadi dasar baru dalam pengelolaan penyaluran dana transfer ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Desa. Fokus utamanya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur koperasi, mencakup gerai, pergudangan, hingga sarana pendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP).

Melalui kebijakan ini, pemerintah juga mengubah secara mendasar pola pembiayaan yang sebelumnya berlaku. Jika sebelumnya koperasi memperoleh pembiayaan langsung dari perbankan, kini penyaluran dana dialihkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai pelaksana proyek. Perubahan ini sekaligus menggantikan ketentuan lama dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025.

Selain jalur pembiayaan, mekanisme pelunasan kewajiban koperasi juga mengalami perubahan signifikan. Pada aturan sebelumnya, dana transfer daerah hanya digunakan sebagai cadangan apabila koperasi tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Kini, negara mengambil peran lebih aktif dengan menanggung pembayaran angsuran pokok beserta bunga atau margin secara langsung.

Pembayaran tersebut dilakukan melalui sistem pemotongan otomatis (top slicing) dari dana transfer daerah. Untuk koperasi tingkat kelurahan, kewajiban dibayarkan setiap bulan melalui pemotongan DAU atau DBH. Sementara itu, bagi koperasi di tingkat desa, pembayaran dilakukan sekaligus dalam satu tahun anggaran menggunakan alokasi Dana Desa.

Penyesuaian kebijakan ini dilandasi kebutuhan akan tata kelola pendanaan yang lebih terstruktur dan terintegrasi, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan fasilitas fisik koperasi. Dengan skema baru ini, pemerintah berupaya memastikan keberlangsungan program sekaligus memperkuat fondasi operasional Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.