KALIBANDUNG - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan klarifikasi terkait penggunaan KTP elektronik atau KTP-el di tengah ramainya pembahasan mengenai larangan fotokopi identitas tersebut.

Dalam keterangan resminya tertanggal 11 Mei 2026, Ditjen Dukcapil menegaskan bahwa KTP-el tetap menjadi identitas kependudukan resmi yang sah digunakan untuk berbagai kebutuhan administrasi maupun pelayanan publik. Pemerintah juga memastikan terus memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat melalui pengembangan sistem verifikasi digital.

Ditjen Dukcapil menjelaskan, saat ini pemanfaatan data kependudukan telah terintegrasi dengan sekitar 7.500 lembaga pengguna, baik instansi pemerintah maupun badan hukum Indonesia. Proses verifikasi dilakukan melalui berbagai metode elektronik seperti card reader, web service, face recognition hingga Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Meski mendorong penggunaan sistem digital, pemerintah menyebut masyarakat masih diperbolehkan menggunakan fotokopi KTP-el untuk kebutuhan tertentu. Namun penggunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan keamanan data pribadi sesuai ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Selain itu, Ditjen Dukcapil juga memastikan KTP-el tetap dapat digunakan untuk berbagai keperluan resmi, termasuk proses check in hotel dan layanan administrasi lainnya yang memerlukan identitas diri penduduk.

Dalam rilis tersebut, Ditjen Dukcapil turut menyampaikan permohonan maaf atas informasi sebelumnya yang dinilai menimbulkan multitafsir di masyarakat. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, aman, akurat, serta tanpa pungutan biaya.