KALIBANDUNG. Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Dalam keterangannya, MPR RI menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pihak atas kelalaian yang terjadi dalam proses penjurian hingga memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Polemik tersebut sebelumnya mencuat setelah beredarnya video perdebatan penilaian peserta pada babak final lomba di Pontianak.

Sekretariat Jenderal MPR RI menegaskan bahwa kegiatan pendidikan seperti LCC Empat Pilar seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan, objektivitas, sportivitas, serta menjadi sarana pembelajaran yang positif bagi generasi muda.

Sebagai tindak lanjut atas polemik tersebut, panitia pelaksana disebut telah mengambil langkah dengan menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) yang terlibat dalam pelaksanaan LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat.

Selain itu, MPR RI memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek teknis perlombaan. Evaluasi tersebut mencakup sistem penilaian, mekanisme verifikasi jawaban peserta, hingga prosedur penyampaian keberatan selama kompetisi berlangsung.

Menurut MPR RI, pembenahan itu diperlukan agar pelaksanaan LCC Empat Pilar pada masa mendatang dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap kegiatan pendidikan kebangsaan.

Dalam pernyataan tersebut, MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada para peserta, guru pendamping, panitia daerah, dan masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pembinaan nilai-nilai kebangsaan melalui kegiatan edukatif.

Berbagai masukan dan kritik yang muncul dari masyarakat disebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi penyelenggara demi meningkatkan kualitas pelaksanaan LCC Empat Pilar ke depan agar lebih inklusif dan berintegritas.