KALIBANDUNG - Peluncuran ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Desa Nglawak pada Sabtu (16/5/2026) menandai dimulainya pengoperasian program koperasi berbasis desa secara nasional. Pemerintah berharap koperasi tersebut dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Di sejumlah wilayah, koperasi yang telah diresmikan mulai memperlihatkan kesiapan menjalankan usaha. Fasilitas seperti gedung operasional, gudang penyimpanan, kendaraan angkut, hingga perekrutan pegawai mulai dipersiapkan untuk mendukung aktivitas koperasi.

Namun seiring dimulainya operasional, perhatian publik mulai tertuju pada aspek pembiayaan, khususnya terkait sumber pembayaran gaji pegawai koperasi yang nantinya menjalankan kegiatan sehari-hari.

Pemerintah sejauh ini baru menjelaskan skema pembiayaan bagi posisi manajer koperasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut gaji sekitar 30 ribu manajer akan ditanggung negara selama dua tahun pertama menggunakan anggaran yang telah tersedia dalam program KDKMP.

Sementara itu, kebutuhan pembiayaan untuk pegawai lain masih belum dijelaskan secara detail. Padahal setiap koperasi direncanakan memiliki belasan pekerja yang bertugas di bidang administrasi, distribusi barang, pergudangan, hingga pelayanan usaha masyarakat.

Di sisi lain, sebagian besar koperasi saat ini masih berada dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya memiliki aktivitas usaha yang mampu menghasilkan pemasukan tetap. Padahal selain biaya tenaga kerja, koperasi juga harus menanggung pengeluaran rutin lain seperti listrik, internet, distribusi barang, dan operasional kendaraan.

Karena itu, keberlangsungan program KDKMP ke depan akan sangat bergantung pada kemampuan koperasi membangun usaha yang sehat dan produktif. Tidak hanya sekadar berdiri secara fisik, koperasi juga dituntut mampu menciptakan keuntungan agar kegiatan operasional dan kesejahteraan pegawai dapat terjaga secara berkelanjutan.