KALIBANDUNG - Pemerintah berencana memperluas pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2026 dengan memastikan seluruh daerah kabupaten dan kota di Indonesia memperoleh alokasi bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam agenda pengarahan kepada kepala daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa dan Bali yang berlangsung di Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).

Dikutip dari Kompas, Maruarar menyatakan dalam paparannya bahwa cakupan BSPS meningkat secara signifikan. Pada tahun ini, jumlah penerima bantuan meningkat menjadi 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia, dari sekitar 45 ribu rumah yang ditargetkan pada tahun sebelumnya.

Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya menambah jumlah penerima bantuan tetapi juga berusaha memastikan bantuan didistribusikan secara merata. Kuota setidaknya 200 unit rumah yang dapat diusulkan untuk bantuan renovasi akan diberikan kepada setiap kabupaten dan kota.

Di samping menerapkan BSPS, Kementerian PKP terus mengembangkan berbagai jenis pembiayaan untuk mendukung pembangunan perumahan. Salah satu instrumen yang menjadi perhatian adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, yang diharapkan dapat meningkatkan akses ke pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di sektor perumahan.

Pada kesempatan yang sama, pemerintah pusat mendorong dukungan aktif dari pemerintah daerah dalam merealisasikan sejumlah program prioritas perumahan. Pembangunan hunian bersubsidi untuk orang berpenghasilan rendah, pembangunan rumah susun sebagai solusi untuk keterbatasan lahan, revitalisasi kawasan permukiman yang belum tertata, dan perluasan akses ke pembiayaan perumahan yang lebih inklusif adalah semua bagian dari program tersebut.