KUBU RAYA – Dalam upaya memperkuat implementasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) hingga ke tingkat desa dan kelurahan, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti Rekrutmen Penggerak HAM Tahun 2026.

Program ini merupakan bagian dari pengembangan Desa/Kelurahan/Kampung Sadar HAM yang bertujuan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia. Melalui rekrutmen ini, Kementerian HAM mengajak warga yang memiliki kepedulian terhadap isu HAM untuk berkontribusi secara aktif di wilayah masing-masing.

Tahapan seleksi diawali dengan pengumuman yang berlangsung pada 10 hingga 19 Juni 2026. Selanjutnya, pendaftaran peserta dilakukan secara daring pada 20–24 Juni 2026 melalui platform resmi yang telah disediakan oleh Kementerian HAM. Setelah proses pendaftaran, peserta akan mengikuti beberapa tahapan seleksi yang terdiri atas pemeriksaan administrasi, uji kompetensi terkait bidang HAM, serta wawancara.

Kementerian HAM menegaskan bahwa seluruh rangkaian seleksi dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan bebas biaya. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk hanya mengacu pada informasi yang diterbitkan melalui kanal resmi guna menghindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Di Provinsi Kalimantan Barat, terdapat lima wilayah yang menjadi usulan lokasi Program Desa/Kelurahan Sadar HAM, yaitu Kelurahan Sungai Jawi Luar di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak; Desa Pal IX di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya; Desa Sepuk Tanjung di Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas; Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang; serta Desa Hilir Tengah di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

Masyarakat yang berdomisili di wilayah-wilayah tersebut dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berpartisipasi dalam penguatan budaya HAM di lingkungan masing-masing. Keberadaan Penggerak HAM nantinya diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara.

Melalui inisiatif ini, Kementerian HAM berupaya memperluas gerakan sadar HAM dari tingkat lokal sebagai bagian dari pembangunan masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme pendaftaran, dan jadwal seleksi, masyarakat diimbau untuk terus memantau kanal komunikasi resmi Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kepala Desa Kalibandung, Sanhaji, S.H., dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam menyelenggarakan Musdes yang partisipatif dan transparan. Menurutnya, perencanaan pembangunan yang baik harus berangkat dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum musyawarah.

Sementara itu, Ketua BPD Benny menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal proses perencanaan pembangunan desa agar berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat. Ia berharap Musdes yang akan dilaksanakan nantinya dapat menghasilkan program-program pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi seluruh warga Desa Kalibandung.

Melalui rapat internal ini, Pemerintah Desa dan BPD sepakat untuk memperkuat koordinasi serta mempersiapkan seluruh kebutuhan administrasi dan teknis guna mendukung kelancaran pelaksanaan Musdes Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2027.

Dengan adanya persiapan yang matang, diharapkan Musdes dapat berlangsung secara efektif dan menghasilkan dokumen RKPDes yang berkualitas sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Kalibandung pada Tahun Anggaran 2027.