KUBU RAYA – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Kalimantan Barat masih menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terdapat delapan usulan DOB yang diajukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendekatkan akses pemerintahan kepada masyarakat.

Salah satu usulan yang paling besar adalah pembentukan Provinsi Kapuas Raya yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi baru tersebut diusulkan meliputi Kabupaten Sanggau, Sintang, Sekadau, Kapuas Hulu, dan Melawi.

Selain itu, terdapat tujuh usulan pembentukan kabupaten baru, yakni Kabupaten Benua Landjak (pemekaran dari Kapuas Hulu), Kabupaten Sekayam Raya dan Kabupaten Tayan (pemekaran dari Sanggau), Kabupaten Sambas Pesisir (pemekaran dari Sambas), serta Kabupaten Hulu Aik, Kabupaten Matan Hulu, dan Kabupaten Jelai Kendawangan Raya (pemekaran dari Ketapang).

Adapun wilayah yang diusulkan masuk dalam pemekaran meliputi sejumlah kecamatan, di antaranya Embaloh Hulu, Batang Lupar, Entikong, Sekayam, Tayan Hilir, Pemangkat, Simpang Hulu, Nanga Tayap, Kendawangan, hingga Marau.

Usulan pembentukan DOB tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, serta mendorong pemerataan ekonomi di wilayah Kalimantan Barat.

Meski demikian, hingga saat ini seluruh usulan tersebut masih belum dapat direalisasikan karena pemerintah pusat masih menerapkan kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Apabila moratorium dicabut di masa mendatang, usulan-usulan tersebut berpeluang untuk kembali diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data Pemprov Kalbar, berikut delapan usulan DOB di Kalimantan Barat yakni Provinsi Kapuas Raya, Kabupaten Benua Landjak, Kabupaten Sekayam Raya, Kabupaten Tayan, Kabupaten Sambas Pesisir, Kabupaten Hulu Aik, Kabupaten Matan Hulu, Kabupaten Jelai Kendawangan Raya.