KALIBANDUNG - Pemerintah menempatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. BGN memperoleh anggaran sebesar Rp240,2 triliun, yang terutama diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG dimaksudkan untuk menjangkau 72,1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia pada tahun 2027, dan anggaran tersebut akan dibiayai. Program ini ditujukan untuk anak-anak balita, anak-anak usia prasekolah, siswa dari SD hingga SMA, santri, dan ibu hamil dan ibu menyusui.

MBG adalah komponen strategi pembangunan sumber daya manusia pemerintah selain program pemenuhan kebutuhan pangan. Diharapkan pemenuhan asupan gizi dapat meningkatkan kesehatan dan pendidikan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.

Besaran anggaran BGN tersebut menempatkannya di posisi teratas dalam daftar 10 kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar pada RAPBN 2027. Setelah BGN, Kementerian Pertahanan memperoleh Rp189,01 triliun dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp139,19 triliun.

Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan Rp114,59 triliun, disusul Kementerian Kesehatan sebesar Rp102,12 triliun. Kemudian Kementerian Agama memperoleh Rp87,66 triliun dan Kementerian Sosial sebesar Rp84,71 triliun.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendapatkan Rp65,71 triliun. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperoleh Rp61,1 triliun, sedangkan Kementerian Keuangan berada di urutan kesepuluh dengan alokasi Rp49,8 triliun.

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan MBG pada 2026, alokasi dan cakupan RAPBN 2027 berubah. Pemerintah mengalokasikan Rp268 triliun untuk MBG pada 2026 dengan target 82,9 juta penerima. Ini dicatat dalam dokumen anggaran 2026 untuk alokasi Rp268 triliun untuk MBG dengan target 82,9 juta penerima.

Akibatnya, alokasi MBG 2027 turun sekitar Rp27,8 triliun dan jumlah penerima berkurang sekitar 10,8 juta jiwa dibandingkan dengan target 2026. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa sasaran program telah diatur kembali. Ini membuat pelaksanaan MBG lebih tepat sasaran dan terarah.

Meskipun anggaran dan target penerima menurun, pemerintah tetap menganggap program MBG sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Diharapkan bahwa program tersebut tidak hanya mempengaruhi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mempengaruhi aktivitas ekonomi, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia di berbagai wilayah.

Jumlah besar yang diberikan kepada BGN menunjukkan betapa pentingnya agenda pembangunan manusia dan perbaikan gizi pemerintah dalam RAPBN 2027. Dengan sasaran puluhan juta penerima, keberhasilan program akan sangat bergantung pada data penerima yang akurat, distribusi yang efektif, dan pengawasan aktif penggunaan anggaran.