PONTIANAK – Persoalan karhutla di Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan. Menurut Mantan Gubernur Kalbar Sutarmidji, ada titik api di kawasan perkebunan yang harus segera ditangani agar kebakaran tidak menyebar.

Pada masa kepemimpinan Sutarmidji, pemerintah provinsi memiliki sistem pemantauan yang digunakan untuk mengetahui perkembangan kebakaran dari waktu ke waktu. Teknologi ini membantu pemerintah menemukan daerah yang membutuhkan perhatian segera.

Sistem pemantauan dapat mengidentifikasi keberadaan titik panas berdasarkan posisi dan karakteristiknya. Pemerintah kemudian memeriksa perubahan titik tersebut untuk mengidentifikasi sumber dan pola kebakaran yang mungkin terjadi di lapangan. “Setiap pagi biasanya saya cek, titik api di mana-mana saja, warna apa saja,” sebut Sutarmidji dikutip dari Aksaraloka.

Ia mengatakan, indikator warna pada peta titik panas menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam proses pemantauan. Titik kuning muda biasanya berkaitan dengan aktivitas pembakaran ladang dan cenderung menghilang pada sore hari, sementara titik merah banyak ditemukan di area perkebunan.

“Kalau merah, 90 persen boleh dipastikan itu di perkebunan,” katanya.

Apabila hasil pemantauan mengarah ke wilayah perusahaan, pemerintah langsung mengambil tindakan dengan memberikan teguran. Sepanjang 2019, Sutarmidji mencatat 157 perusahaan mendapat teguran karena karhutla.

Sutarmidji menyatakan bahwa penanganan tidak berakhir dengan teguran. Beberapa kasus kemudian masuk ke jalur hukum; dua di antaranya telah dibawa ke pengadilan dan salah satunya telah menjadi undang-undang.

Ia juga menyatakan bahwa empat kasus pidana korporasi telah diputuskan, dan tiga lainnya masih dalam proses persidangan. Langkah ini menunjukkan bahwa ketika terjadi pelanggaran, perusahaan dapat dibawa ke proses hukum untuk menangani karhutla.