JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi para Manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang lolos seleksi. Sistem penggajian juga telah disiapkan melalui Kementerian Keuangan, meski sebagian manajer masih menunggu penempatan gerai.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman meminta Kementerian Koperasi dan Agrinas Pangan segera mengaktifkan gerai Kopdes Merah Putih agar dapat beroperasi. Kesiapan pasokan juga perlu dijamin oleh Bulog, Pertamina, Pupuk Indonesia, ID FOOD, dan pihak terkait lainnya.

Kebijakan penggajian tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum digantikan Suahasil Nazara. Purbaya memastikan negara akan menanggung gaji manajer Kopdes Merah Putih selama dua tahun untuk mendukung tahap awal operasional koperasi.

Setelah periode tersebut, Kopdes Merah Putih diharapkan mampu membiayai kebutuhan operasional secara mandiri melalui keuntungan usaha. Keuntungan yang diperoleh koperasi nantinya akan dialihkan kembali untuk mendukung dana desa.

Terkait besaran gaji, Purbaya sebelumnya menegaskan nominal tersebut tidak mencapai Rp16 juta seperti rumor yang beredar di media sosial. Ia menyebut angka tersebut terlalu besar dan besaran gaji akan disesuaikan dengan perhitungan pemerintah.

Selain persoalan penggajian, Dudung menyebut pemerintah juga menyiapkan Simkopdes sebagai sistem pemantauan distribusi terpadu. Sistem ini nantinya digunakan untuk memantau barang masuk, stok, harga, transaksi, penerimaan, hingga barang yang keluar dari setiap gerai Kopdes Merah Putih.