KALIBANDUNG - Sebanyak 53.490 pekerja tercatat melaporkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Data Satu Data Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan jumlah laporan tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Jumlah laporan PHK mengalami perubahan setiap bulan. Pada Januari tercatat 5.967 orang, kemudian meningkat menjadi 7.913 orang pada Februari dan 7.187 orang pada Maret. Angka kembali naik menjadi 8.498 orang pada April dan 9.019 orang pada Mei, sebelum mencapai titik tertinggi pada Juni dengan 9.028 laporan.

Setelah itu, laporan PHK turun menjadi 4.897 orang pada Juli dan 981 orang pada Agustus. Namun, angka tersebut belum bersifat final karena pekerja yang mengalami PHK masih memiliki kesempatan mengajukan klaim JKP hingga enam bulan setelah tanggal PHK.

Berdasarkan wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan laporan PHK terbanyak, yakni 10.880 orang atau sekitar 20,34 persen dari keseluruhan laporan. Berikutnya Banten mencatat 6.303 orang, Jawa Timur 5.400 orang, Jawa Tengah 4.769 orang, dan DKI Jakarta 3.900 orang.

Sejumlah provinsi lain juga mencatat laporan cukup tinggi, antara lain Kalimantan Selatan 3.266 orang, Kalimantan Timur 3.092 orang, Sumatra Utara 2.846 orang, Sumatra Selatan 2.117 orang, serta Sulawesi Selatan sebanyak 1.938 orang. Data tersebut masih dapat mengalami perubahan seiring masuknya pengajuan klaim JKP pada periode berikutnya.