JAKARTA - Pemerintah berencana memperluas program insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027. Kebijakan tersebut ditargetkan dapat menjangkau sekitar 13 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa cakupan penerima insentif PPh 21 DTP akan diperluas ke berbagai sektor usaha. Langkah ini menjadi pengembangan dari kebijakan tahun 2026 yang sebelumnya lebih diarahkan kepada sektor padat karya dan pariwisata.

Airlangga menjelaskan, jumlah pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan diperkirakan mencapai 13 juta orang. Adapun pekerja yang berpeluang memperoleh fasilitas tersebut meliputi pegawai tetap dengan penghasilan bruto tetap dan teratur paling tinggi Rp10 juta per bulan. Selain itu, pekerja tidak tetap juga dapat masuk dalam kategori penerima apabila memiliki rata-rata upah maksimal Rp500 ribu per hari atau tidak melebihi Rp10 juta dalam satu bulan.

Calon penerima juga diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Persyaratan lainnya, pekerja tidak sedang memperoleh fasilitas pembebasan atau pembayaran PPh 21 melalui skema insentif pemerintah lainnya.

Perluasan program ini menunjukkan peningkatan target yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2026, pemerintah menetapkan sasaran penerima sebanyak 2,2 juta pekerja. Sementara pada 2027, jumlah tersebut direncanakan meningkat menjadi 13 juta orang.

Melalui kebijakan PPh 21 DTP, pajak penghasilan yang semestinya dipotong dari upah pekerja akan ditanggung oleh pemerintah melalui pemberi kerja. Dengan demikian, pekerja dapat menerima penghasilan secara utuh tanpa pengurangan akibat pemotongan PPh Pasal 21 yang masuk dalam skema insentif tersebut.