KUBU RAYA – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan penjelasan terkait kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam surat bernomor 400.10.2.2/…/DPMD-C yang ditujukan kepada seluruh camat, kepala desa, dan ketua BPD se-Kabupaten Kubu Raya tersebut, dijelaskan bahwa ASN yang saat ini menjabat sebagai anggota BPD masih dapat melaksanakan tugas hingga masa jabatannya berakhir, sepanjang tidak terjadi konflik kepentingan.

Pemkab Kubu Raya menjelaskan, tugas ASN sebagai pelayan publik harus tetap menjadi prioritas. Hal ini mengingat ASN memiliki kewajiban memenuhi target kinerja organisasi sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku.

Selain itu, anggota BPD yang berstatus ASN tidak memperoleh penghasilan tetap dan tidak terikat waktu dalam menjalankan tugasnya. Namun, mereka dapat diberikan tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai kemampuan keuangan desa.

Melalui surat tersebut, Pemkab Kubu Raya juga menegaskan bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dilarang mencalonkan diri sebagai anggota BPD guna menghindari potensi persoalan di kemudian hari.

Ketentuan ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan anggota BPD dalam menjalankan tugas serta memastikan tidak terjadi benturan kepentingan antara kewajiban sebagai ASN dan tugas kelembagaan BPD.