KALIBANDUNG - Pemerintah mengajukan anggaran Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka tersebut menjadi usulan Dana Desa terbesar dalam sejarah Indonesia dan meningkat signifikan dibandingkan outlook 2026 yang berada di angka Rp55,3 triliun.

Berdasarkan data pada grafik, anggaran Dana Desa sebelumnya tercatat Rp59,9 triliun pada 2018, kemudian meningkat menjadi Rp69,8 triliun pada 2019 dan Rp71,1 triliun pada 2020. Pada 2021, anggaran mencapai Rp71,9 triliun, sebelum turun menjadi Rp67,9 triliun pada 2022.

Anggaran Dana Desa kembali berada di kisaran Rp69,9 triliun pada 2023 dan Rp70,9 triliun pada 2024. Namun, angkanya turun menjadi Rp61,6 triliun pada 2025 dan Rp55,3 triliun pada 2026. Untuk 2027, pemerintah mengusulkan kenaikan menjadi Rp77 triliun atau sekitar 39,3 persen dibandingkan outlook 2026.

Kenaikan tersebut antara lain diarahkan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo akibat percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Selain mendukung pembangunan KDMP, Dana Desa juga akan digunakan untuk sejumlah program yang menyentuh langsung masyarakat. Di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa serta program penurunan stunting melalui kegiatan promosi dan pelayanan kesehatan.

Sejak 2026, Dana Desa juga mulai dibagi dalam skema reguler dan KDMP. Maksimal 3 persen dari pagu reguler pada RAPBN 2027 dialokasikan untuk operasional pemerintah desa sekaligus melanjutkan implementasi KDMP.

Dengan usulan Rp77 triliun tersebut, Dana Desa 2027 diharapkan dapat memperkuat pembangunan dan pelayanan di tingkat desa, sekaligus mendukung keberlanjutan berbagai program pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.