KALIBANDUNG. Jakarta - Sekarang, pemerintah daerah harus memastikan bahwa belanja pegawai tidak melebihi tiga puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan aturan tersebut. Regulasi ini memberikan batas waktu bagi seluruh wilayah Indonesia untuk menyesuaikan diri hingga tahun 2027.

Selain tunjangan guru yang berasal dari transfer ke daerah, belanja pegawai daerah—termasuk pengeluaran untuk kepala daerah, anggota DPRD, dan aparatur sipil negara (ASN)—tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja APBD, menurut Pasal 146 ayat (1) UU HKPD.

Tujuan pembatasan ini, menurut penjelasan lebih lanjut dari aturan tersebut, adalah untuk mendorong alokasi anggaran yang lebih produktif, khususnya untuk pembangunan dan pelayanan publik. Meskipun demikian, sektor pendidikan tetap diberi kebebasan oleh pemerintah. Ini terutama berlaku untuk anggaran tunjangan guru yang didanai melalui skema transfer ke daerah (TKD), yang tidak termasuk dalam batas tersebut.

Pemerintah memberikan masa transisi lima tahun untuk daerah yang saat ini masih membelanjakan lebih banyak uang untuk pegawai daripada yang diizinkan oleh undang-undang. Dengan demikian, paling lambat pada tahun 2027, daerah harus menyesuaikan anggaran mereka untuk memenuhi batas tersebut.