KALIBANDUNG. Jakarta - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia mendukung kebijakan pemerintah yang diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026 yang melibatkan pemerintah mengambil alih tanggung jawab cicilan koperasi desa.

Junaedi Mulyono, Ketua Umum DPP Apdesi, menganggap kebijakan tersebut sejalan dengan upaya untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengembangan koperasi. Dia juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satunya adalah perubahan skema aturan yang cukup cepat, yang mengganggu proses penyesuaian kebijakan di lapangan.

Sebaliknya, karena kementerian sekarang memberikan pembayaran kepada perbankan secara langsung, desa tidak lagi bertanggung jawab atas cicilan koperasi. Namun, sebagai akibatnya, sebagian besar anggaran desa dialokasikan untuk mendukung kebijakan tersebut.

“Ya kalau PMK ini kan kita nggak mau-nggak mau harus ngikuti, Pak, karena sudah menjadi regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan,” ujar Junaedi.

Selain itu, ia menekankan bahwa konsistensi regulasi sangat penting agar pemerintah desa dapat membuat rencana yang matang untuk hal-hal seperti kesiapan sumber daya manusia, rencana bisnis, dan sistem pendukung lainnya.

Dengan bantuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Apdesi berharap kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan benar di tingkat desa.