KALIBANDUNG - Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menetapkan batas waktu 10 hari untuk layanan balik nama sertifikat tanah. Kebijakan ini diterapkan untuk memberikan jaminan lebih baik tentang layanan yang diberikan kepada masyarakat. Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menangani layanan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggarannya jika proses melampaui tenggat yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Butuh waktu 10 hari untuk balik nama maksimal. Pak, keluar dari itu dia berarti pelanggaran,” ujar Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026) dikutip dari Detik.

Nusron menjelaskan, target penyelesaian 10 hari tersebut dibagi ke dalam beberapa tahapan pelayanan. Proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditetapkan paling lama dua hari, sedangkan verifikasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diberikan waktu maksimal tiga hari sebelum berlanjut ke proses administrasi berikutnya.

Selain mempercepat layanan peralihan hak, Kementerian ATR/BPN juga mulai menerapkan sistem pengukuran tanah secara terjadwal. Kebijakan ini diterapkan untuk mengakhiri ketidakpastian jadwal pengukuran yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat.

Melalui sistem baru tersebut, setiap kantor pertanahan diwajibkan memberikan kepastian jadwal pengukuran. Pengukuran bidang tanah harus dilaksanakan paling lambat tujuh hari sejak permohonan didaftarkan di BPN. Setelah pengukuran selesai, proses penyusunan gambar bidang tanah ditargetkan rampung dalam waktu maksimal lima hari.

Nusron menegaskan bahwa seluruh kantor pertanahan di Indonesia ditargetkan telah menerapkan sistem pengukuran terjadwal secara penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026. Dengan demikian, masyarakat yang telah mendaftarkan permohonan dan menyelesaikan pembayaran akan langsung memperoleh kepastian mengenai waktu pelaksanaan pengukuran tanah mereka.