KALIBANDUNG - Pemerintah Desa Kalibandung menggelar musyawarah desa dalam rangka revisi keluasan areal hutan desa bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Kalibandung, Senin (13/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur penting desa, di antaranya kepala desa beserta perangkat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota, Ketua LPHD beserta pengurus, Bhabinkamtibmas, Babinsa, ketua RT/RW, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta unsur lainnya.

Dalam musyawarah tersebut, Sanhaji, S.H., menyampaikan gambaran terkait luasan kawasan hutan yang dikelola. Ia menjelaskan bahwa total kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) mencapai sekitar 7.000 hektare, dengan sekitar 3.000 hektare di antaranya merupakan kawasan hutan lindung.

“Ada 7.000 hektare di luasan HPK yang dikelola oleh LPHD itu ada 3.000 hutan lindung, Pak Usman ya. Kalau dasarnya seperti itulah, HPK kita itu ada 3.000–4.000 an lebih,” ucap Sanhaji.

Lebih lanjut, ia menyampaikan arahan dari Bupati terkait pemanfaatan kawasan tersebut agar tidak menjadi lahan tidur yang tidak produktif bagi masyarakat.

“Jadi penyampaian Pak Bupati ke saya, kalau hutan kamu itu hanya dibiarkan begitu saja, itu akan menjadi lahan tidur. Menjadi lahan tidur yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat, dan tidak ada peningkatan ekonomi untuk masyarakat. Betul enggak? Jadi, dengan adanya saya, istilahnya pendapat dari Bapak Bupati seperti itu, saya punya inisiatif,” ujarnya.

Kepala Desa Kalibandung juga menjelaskan langkah yang akan ditempuh, yaitu melakukan revisi luasan kawasan, khususnya pada HPK sekitar 4.000 hektare untuk kemudian diusulkan pelepasan statusnya melalui mekanisme yang berlaku.

“Bagaimana caranya, Pak? Kamu perhatikan dulu merevisi, nantinya di geluasan ini nanti kita berikan berita acara persetujuan bahwa HPK yang 4.000 hektare itu akan kita lepas. Nah, begitu caranya. Nanti ke depannya ada investor yang akan mendampingi untuk itu,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa proses ini membutuhkan tahapan panjang dan melibatkan banyak pihak, sehingga diperlukan transparansi kepada seluruh elemen masyarakat.

“Terus yang kedua, banyak proses yang harus kita jalankan nantinya. Makanya dalam hal ini kami undang semua stakeholder ini, artinya dari RT/RW, supaya semuanya paham. Biar kita transparan,” jelasnya.

Sanhaji juga berharap hasil musyawarah ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa di masa mendatang.

“Jadi mudah-mudahan, Bapak-Ibu semuanya, apa yang kita buat hari ini itu menjadi barokah bagi kita dan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita ke depan. Kenapa? Kalau kita lihat, masyarakat kita ini semuanya tidak ada masyarakat yang kerja keluar,” ucapnya.

Ia menambahkan, jika di wilayah desa nantinya terdapat perusahaan besar, baik di sektor perkebunan sawit maupun sektor lainnya, maka masyarakat tidak perlu lagi mencari pekerjaan ke luar daerah.

“Kalau di daerah kita ini ada sendiri perusahaan, sawit yang besar atau perusahaan apa yang ada nantinya di depan, kenapa kita pergi keluar? Bukan begitu, Pak RT. Setuju, kan? Jadi mudah-mudahan ini bukan perjuangan saya, tapi perjuangan kita semua. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanan ini bisa cepat terurus,” tutupnya.

Dalam musyawarah tersebut, pihak BPD bersama anggota juga menyatakan persetujuannya terhadap rencana revisi luasan areal hutan desa yang diajukan, sebagai langkah strategis dalam mendorong pemanfaatan lahan yang produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kalibandung.