JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar. Surat edaran tersebut ditujukan kepada gubernur seluruh Indonesia serta bupati/wali kota seluruh Indonesia untuk menjadi pedoman dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih terjadi dan dapat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi. Kebakaran hutan dan lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran udara berupa kabut asap, kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta peningkatan emisi gas rumah kaca.

Pemerintah daerah diminta menetapkan kebijakan daerah yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, sekaligus melakukan moratorium terhadap peraturan yang memungkinkan pembukaan lahan melalui pembakaran. Selain itu, setiap pelanggaran diminta ditindak melalui sanksi administratif, denda, dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat edaran tersebut juga menginstruksikan koordinasi antara perangkat daerah terkait, BPBD, Dinas Kehutanan, TNI/Polri dan instansi lainnya untuk melakukan pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Langkah yang diminta antara lain patroli terpadu secara rutin, penyediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, peningkatan kewaspadaan di wilayah rawan karhutla, serta optimalisasi peran perangkat daerah hingga tingkat desa dan kelurahan.

Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan pemantauan titik panas dan kondisi titik panas pada wilayah rawan kebakaran. Kesiapsiagaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengendalian kebakaran juga harus dipastikan, termasuk yang dimiliki pemegang izin berusaha. Masyarakat turut didorong untuk berperan aktif melalui pelibatan dalam satuan tugas karhutla.

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2026 tersebut ditetapkan di Jakarta pada 10 Agustus 2026 dan ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mochamad Hanif Yahya. Edaran ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia.