KALIBANDUNG - Persoalan kekeringan dan keterbatasan air bersih menjadi salah satu perhatian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Kalibandung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (8/9/2026).

Perwakilan Kecamatan Sungai Raya, Tri Sukarno, mengatakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menangani kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kondisi kekeringan.

“Kemudian terkait kekeringan air bersih, itu kami dari Pemerintah Kabupaten sudah berkolaborasi dengan PDAM, dengan Perumda, kemudian dari Dinas terkait, serta dari pihak lainnya. Itu kami sudah keliling serta Kabupaten untuk pendistribusian air bersih,” ujar Tri Sukarno.

Namun, upaya pendistribusian air bersih menghadapi kendala di sejumlah wilayah yang memiliki akses transportasi cukup sulit. Tri menyebut Desa Kalibandung dan Pematang Jaya termasuk wilayah yang membutuhkan perhatian karena distribusi air tidak mudah dilakukan secara langsung.

“Ya, mungkin untuk daerah-daerah seperti Kalibandung, Pematang Jaya, itu memang akses untuk pendistribusiannya agak susah,” katanya.

Menurut Tri, pemerintah telah menyampaikan opsi pendistribusian air bersih hingga wilayah Sungai Asam. Selanjutnya, pemerintah desa dapat mengambil air tersebut menggunakan sarana transportasi yang tersedia.

“Kemarin saya di Pematang Jaya sudah sampaikan, untuk pendistribusian air bersih bisa kami distribusikan hanya sampai di wilayah Sungai Asam. Bagaimana nanti mekanismenya, desa bisa untuk mengambil, apakah dia nanti bisa sewa speedboat ataupun sewa klotok untuk mengambil,” jelasnya.

Ia mengatakan, masyarakat nantinya dapat menyiapkan jeriken maupun galon di titik-titik yang telah ditentukan untuk menerima distribusi air. Namun, mekanisme tersebut masih perlu dikoordinasikan dengan pemerintah desa, terutama terkait biaya transportasi.

“Nanti mungkin untuk di Desa Kalibandung bisa saya sampaikan bahwa kalau bisa jangan distribusikan air bersih, tapi kita coba distribusikan melalui uang, ya, bantuan berupa uang nanti dikelola oleh desa kita,” ujar Tri.

Tri menilai skema bantuan berupa uang yang dikelola pemerintah desa dapat menjadi salah satu alternatif apabila distribusi air secara langsung sulit dilakukan. Hal tersebut mengingat biaya transportasi menuju wilayah Kalibandung cukup besar.

“Kira-kira seperti itu akan coba saya sampaikan, karena memang akses di wilayah kita ini susah. Kalau kita paksa untuk distribusi air bersih, susah sampai ke sini,” pungkasnya.

Pemerintah kecamatan berharap penanganan kekeringan dapat dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat, sehingga kebutuhan air bersih warga di wilayah yang sulit dijangkau tetap dapat terpenuhi.