KALIBANDUNG - Untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa tepat sasaran dan berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah telah menetapkan peraturan terbaru yang secara tegas melarang beberapa kegiatan untuk dibiayai melalui Dana Desa.

Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa Dana Desa benar-benar digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup warga desa.

Melansir dari Kemendespdt, menurut ketentuan ada delapan jenis penggunaan Dana Desa yang tidak boleh dilakukan, yaitu:

1. Pembayaran honorarium bagi kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Perjalanan dinas keluar wilayah kabupaten/kota bagi kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota BPD.
3. Pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota BPD.
4. Pembangunan kantor desa atau balai desa, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan dengan nilai maksimal Rp25.000.000.
5. Penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) bagi kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota BPD.
6. Bimbingan teknis dan/atau studi banding ke luar wilayah kabupaten/kota.
7. Pembayaran kewajiban yang seharusnya dibayar pada tahun sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK/08/2025, dan Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025.
8. Pemberian bantuan hukum bagi kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, dan/atau warga desa yang berperkara hukum melalui jalur pengadilan untuk kepentingan pribadi.

Pemerintah berharap seluruh pemerintah desa dapat mematuhi peraturan ini, yang merupakan konsekuensi dari peraturan pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2025, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan prioritas penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Pemerintah berharap ini akan membuat pengelolaan Dana Desa lebih efisien, tepat guna, dan menghindari penyalahgunaan anggaran. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dalam pengawasan agar Dana Desa benar-benar bermanfaat untuk pembangunan desa.