KALIBANDUNG. Kubu Raya - Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Untuk mencapai hal ini, 123 KDMP di seluruh wilayah Kubu Raya kini mulai mengikuti proses pembinaan yang komprehensif.

Hal itu disampaikan Sukiryanto saat membuka kegiatan rapat koordinasi sekaligus peningkatan kapasitas KDMP yang digelar di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (9/4/2026). Ia menekankan pentingnya untuk meningkatkan kemampuan pengurus, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan penerapan sistem digital dalam bisnis koperasi.

Dia berpendapat bahwa KDMP di masa depan akan memiliki peran yang sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan dukungan Perumda Aneka Usaha sebagai perusahaan induk, koperasi tersebut diharapkan akan bergabung dengan ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kubu Raya. Diharapkan bahwa aktivitas ekonomi akan berjalan lebih terarah dengan sistem koordinasi yang terintegrasi antara desa, koperasi, dan BUMD.

Sukiryanto juga melihat peluang besar dalam pengembangan program Makan Bergizi Gratis karena jumlah dapur yang terus meningkat. Dinilai bahwa kondisi ini membuka potensi bisnis baru bagi KDMP, mulai dari penyediaan bahan pokok hingga mengelola hasil produksi desa.

“Saat ini terdapat sekitar 73 dapur MBG mandiri dan ke depan akan ada ratusan lagi dapur MBG,” ungkapnya.

Sementara itu, Yusran Anizam, Sekretaris Daerah Kubu Raya, mengatakan bahwa forum koordinasi juga digunakan untuk menentukan kendala dan potensi yang dapat dikembangkan oleh KDMP. Ia menyatakan bahwa banyak perusahaan kecil dan menengah (UMKM) di Kubu Raya telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan mereka memiliki potensi untuk diperkuat melalui sistem koperasi, yang berfungsi sebagai wadah bersama.

Yusran menambahkan bahwa pemerintah daerah terus berusaha untuk memperkuat ekonomi lokal melalui pembinaan berkelanjutan. Untuk memastikan KDMP dapat berkembang secara optimal dan berdaya saing, sinergi lintas sektor telah direncanakan, yang melibatkan perangkat daerah seperti Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian, serta akademisi, bisnis, dan perbankan.